Sejumlah pakar hukum menilai keputusan Mahkamah Konstitusi memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun sarat kejanggalan. Kejanggalan tersebut dianggap sudah terlihat dari putusan yang dinilai melampaui kewenangan MK hingga pelaksanaan putusan tersebut.

Gugatan uji materi tersebut diajukan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. Awalnya, Ghufron mengajukan uji materi soal syarat minimal usia pimpinan KPK dalam revisi terbaru yang ditetapkan oleh DPR dan pemerintah pada 2019. Dalam UU KPK yang lama batas usia calon pimpinan KPK hanya 40 tahun sementara dalam revisi terbaru menjadi 50 tahun. 

Batasan usia ini membuat Ghufron tak lagi bisa mengikuti seleksi calon pimpinan KPK yang rencananya akan digelar akhir tahun ini. Pasalnya, Ghufron masih berusia 48 tahun.

Namun pada masa perbaikan dokumen uji materi ini merembet pada masa jabatan pimpinan KPK. Nurul Ghufron ikut memasukkan Pasal 34 yang membahas soal itu. Berikut kejanggalan putusan MK tersebut menurut sejumlah pakar hukum:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque venenatis, lorem sit amet imperdiet lobortis, mi ex volutpat ipsum, ut malesuada velit odio a diam. Nullam pellentesque tortor vitae tellus posuere consectetur. Sed lobortis lectus urna, id ultrices sapien condimentum id. Sed neque metus, vehicula et egestas eget, blandit at eros. Aenean vel vestibulum sem. Praesent faucibus tempus nisi, id fringilla orci. Vivamus sapien lacus, tempor vel blandit id, porttitor ac nisl. Suspendisse sed accumsan enim. Aliquam felis nisl, dapibus a nibh nec, ornare pretium sem. Vivamus nec purus magna.

"At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio.